DPR RI desak pemerintah atasi masalah peserta BPJS non-aktif karena keterbatasan ekonomi agar dapat akses pemeriksaan gratis secara adil dan merata
SULUH.ID, Semarang – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya memastikan kartu BPJS Kesehatan mereka aktif untuk menikmati program pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, ia menegaskan bahwa kartu BPJS aktif menjadi kunci utama untuk mendapatkan layanan tersebut.
“Kartu BPJS yang aktif menjadi kunci untuk menikmati layanan ini. Maka, masyarakat harus memeriksa status kepesertaan BPJS mereka dan segera mengurusnya jika ada kendala,” jelas Netty.
Namun, persoalan BPJS non-aktif masih menjadi isu yang harus diselesaikan. Netty menyoroti perlunya perhatian khusus bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak aktif, terutama mereka yang menghadapi kendala ekonomi sehingga tidak mampu membayar iuran.
“Peserta JKN yang non-aktif, khususnya yang disebabkan oleh ability to pay (kemampuan untuk membayar), harus dicarikan jalan keluarnya. Tidak aktif bukan berarti tidak berhak memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis ini,” tambahnya.
Kesiapan Fasilitas Kesehatan di Wilayah 3T
Selain masalah BPJS non-aktif, Netty juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wilayah ini sering kali menghadapi tantangan infrastruktur dan kekurangan tenaga medis yang memadai. Hal ini berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah 3T memiliki kesiapan yang memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga medis. Hal ini penting agar layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” tegas Netty.
Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan investasi di sektor kesehatan, khususnya di wilayah terpencil yang kerap terabaikan.
Pemerataan layanan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Edukasi Gaya Hidup Sehat, Langkah Preventif yang Tak Kalah Penting
Selain pemeriksaan kesehatan gratis, Netty menyoroti perlunya edukasi tentang gaya hidup sehat sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat jangka panjang.
Ia mengimbau agar pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, olahraga rutin, dan pemeriksaan kesehatan berkala.
“Masyarakat harus memanfaatkan program ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan jangka panjang. Edukasi tentang gaya hidup sehat harus menjadi bagian integral dari program layanan kesehatan pemerintah,” ujarnya.
Upaya Pemerintah yang Diperlukan
Agar program pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat berjalan efektif, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan pemerintah, di antaranya:
Penyelesaian Masalah BPJS Non-Aktif: Pemerintah harus mencari solusi konkret untuk membantu peserta yang tidak mampu membayar iuran, seperti melalui subsidi atau kebijakan khusus.
Peningkatan Infrastruktur di Wilayah 3T: Pemerintah harus mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis di daerah-daerah yang minim akses layanan kesehatan.
Edukasi dan Sosialisasi: Program edukasi harus ditingkatkan, baik melalui media massa, sekolah, maupun komunitas, untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
Program pemeriksaan kesehatan gratis adalah langkah positif pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata, diperlukan kolaborasi semua pihak dalam memastikan BPJS aktif, menyelesaikan masalah non-aktif, serta meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Edukasi tentang gaya hidup sehat juga menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia semakin tercapai, dan masyarakat dari segala lapisan dapat menikmati hak mereka atas pelayanan kesehatan yang layak.
HEND/SLH
