Miris!, Penyelewengan Dana Desa, Kepala Desa Jadi Bandar Judi Online

PPATK mengungkap penyelewengan dana desa yang digunakan untuk judi online di Sumatra Utara, dengan sejumlah kepala desa terlibat dalam skandal ini. Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan dana desa yang semestinya dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan

SULUH.ID, Sumatra Utara – Kasus penyelewengan dana desa yang baru-baru ini ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengguncang publik Indonesia. Temuan tersebut terjadi di salah satu kabupaten di Sumatra Utara pada tahun 2024. 

Hal yang mengejutkan adalah dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, malah disalahgunakan untuk aktivitas yang tidak bermoral: judi online.

Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir Kongah, dalam wawancaranya dengan Pro 3 RRI, menyebutkan bahwa penyelewengan tersebut melibatkan dana senilai Rp115 miliar yang ditransfer ke 303 rekening khusus yang digunakan untuk dana desa. 

Dari jumlah itu, sekitar Rp50 miliar di antaranya diduga diselewengkan oleh kepala desa untuk bermain judi online.

Penyelewengan Melibatkan Kepala Desa

Menurut Natsir, penyelewengan dana desa ini melibatkan beberapa kepala desa yang terlibat dalam kegiatan judi online. Setidaknya enam kepala desa di kabupaten tersebut ditemukan menyalahgunakan anggaran desa yang mereka kelola. Setiap kepala desa yang terlibat, menggelontorkan dana dari Rp50 juta hingga Rp260 juta untuk berjudi online.

loading...
Baca Juga  Dirut PT. IMSS Vs Vendor: Tergugat Menunjuk Arah Hakim, Menjelaskan Berkas Bukti

“Ini sungguh tidak beradab. Dana desa yang semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat dan membangun desa malah digunakan untuk judi online,” kata Natsir dengan tegas. 

Lebih parah lagi, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APDES) di kabupaten tersebut juga terlibat dalam kasus ini.

Masyarakat Desa Harus Menjadi Pengawas

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa. Natsir menekankan bahwa masyarakat desa, bersama aparat penegak hukum, perlu lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. 

“Pengawasan dari masyarakat sangat penting agar dana desa bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Natsir.

Pemerintah telah menetapkan aturan yang ketat mengenai penggunaan dana desa, yang mana setiap alokasi dana harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan desa. 

Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah kabupaten pun telah menetapkan prosedur yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut. Namun, kenyataan ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan yang memungkinkan penyelewengan terjadi.

Potensi Dampak Buruk bagi Pembangunan Desa

Penyelewengan dana desa untuk judi online ini tentunya memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi pembangunan desa. 

Baca Juga  Sikap Ormas Bakti Nuswantara Polisi Jemput Paksa Haris Azhar & Fatia

Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat, justru terbuang sia-sia untuk kegiatan yang merugikan. 

Tak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencoreng citra pemerintahan desa yang harusnya menjadi garda terdepan dalam pengentasan kemiskinan.

Masyarakat desa, yang semestinya mendapat manfaat dari dana desa ini, kini harus menanggung akibat dari tindakan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan yang lemah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan dana desa yang tepat sasaran, menyebabkan program-program baik dari pemerintah pusat menjadi terbengkalai.

Pentingnya Tindak Lanjut dari Aparat Penegak Hukum

Penyelewengan dana desa yang melibatkan kepala desa dan oknum lainnya ini telah dilaporkan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum. Natsir menegaskan bahwa temuan ini telah diserahkan kepada pihak berwenang, dan diharapkan ada tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku. 

“Kami berharap kasus ini bisa diproses secara hukum, karena sebelumnya pun sudah ada kasus serupa yang ditindaklanjuti dan pelakunya dihukum,” ujar Natsir.

Tindak lanjut dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih peduli dan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa di wilayah mereka.

Baca Juga  Kejakung Amankan Buron Terpidana Kasus Akta Tanah Palsu

Pengawasan Dana Desa Harus Diperketat

Kasus penyelewengan dana desa untuk judi online ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, mulai dari aparat pemerintah desa, masyarakat, hingga aparat penegak hukum. 

Pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Penyalahgunaan dana desa tidak hanya merugikan negara dan masyarakat desa, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa harus menjadi prioritas bersama.

HEND/SLH

Mungkin Anda Menyukai