Warga Desa Mlaran Geruduk Inspektorat Purworejo, Tuntut Transparansi Dana Desa

Warga Desa Mlaran, Purworejo, mendesak hasil audit dana desa segera diserahkan ke Polres. Dugaan penyelewengan dana mencapai Rp500 juta

SULUH.ID, Purworejo – Ratusan warga Desa Mlaran, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Purworejo pada Rabu (15/1/2025). 

Mereka menuntut kejelasan atas dugaan penyelewengan dana desa yang diduga melibatkan Kepala Desa Mlaran.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mlaran, Kyai Masrukhin, memimpin langsung aksi ini. Ia menyatakan bahwa warga telah lama menunggu hasil audit dari Inspektorat terkait dugaan penyimpangan dana desa tahun 2023 yang mencapai Rp500 juta.

Warga menginginkan hasil audit segera diserahkan ke Polres Purworejo agar proses hukum dapat berjalan. Ini bukan lagi soal nominal, tetapi soal keadilan bagi masyarakat,” ujar Masrukhin.

Dugaan Penyelewengan yang Sistemik

Masalah di Desa Mlaran tidak hanya terbatas pada tahun anggaran 2023. Masrukhin mengungkapkan bahwa ada pula utang ratusan juta kepada supplier yang belum terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. 

loading...
Baca Juga  Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Salah satu kasus yang disorot adalah dugaan kegiatan fiktif senilai Rp52 juta untuk program ketahanan pangan berupa budidaya pepaya.

Menurut Masrukhin, Kepala Desa juga didesak untuk mengembalikan hutang dan diminta tidak melakukan mutasi perangkat desa selama penyelidikan berlangsung.

Audit yang Berlarut-larut

Ketua Tim Audit Inspektorat Purworejo, Sutikno, memastikan audit tahun anggaran 2023 sudah selesai. 

Namun, ia menegaskan bahwa hasilnya hanya dapat disampaikan kepada Polres Purworejo, sesuai permintaan Tipikor Polres.

Audit menunjukkan adanya penyimpangan, tetapi nilai pastinya tidak bisa kami ungkapkan ke publik. Saat ini laporan masih dalam tahap koreksi dan akan diserahkan Senin pekan depan,” jelas Sutikno.

Tekanan Publik Meningkat

Baca Juga  Habib Rizieq Akan Menjalani Pemeriksaan Polda Jabar

Aksi ini bukan kali pertama dilakukan warga Mlaran. Sebelumnya, mereka juga menggelar unjuk rasa di kantor Desa Mlaran dan Kecamatan Gebang. Warga mendesak Kepala Desa untuk segera mundur dan meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas.

Warga berharap masalah ini tidak berakhir tanpa kejelasan hukum. 

Kami meminta negara hadir menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada kesan perlindungan terhadap pelaku korupsi,” tegas Masrukhin.

Dampak pada Pemerintahan Desa

Krisis kepercayaan ini berdampak serius pada pemerintahan desa. Pelayanan publik terganggu, dan program-program pembangunan terhambat akibat ketidakpercayaan warga terhadap pengelolaan anggaran.

Sutikno menyatakan, meski audit fokus pada tahun 2023, pihaknya menerima banyak laporan mengenai penyimpangan lain di Desa Mlaran. Namun, pemeriksaan lanjutan bergantung pada permintaan Polres atau pihak terkait.

Masyarakat Desa Mlaran menunggu langkah konkret dari Inspektorat dan Polres Purworejo. 

Baca Juga  Fakta di Balik Kasus Penembakan Siswa SMK di Semarang, Polisi Terus Dalami Bukti

Mereka berharap audit segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan menyeluruh agar pelaku penyelewengan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang merupakan salah satu pilar pembangunan di tingkat lokal. 

CLST/SLH

Mungkin Anda Menyukai