SULUH.ID, BOYOLALI – Pondok pesantren (ponpes) merupakan institusi pendidikan berbasis agama yang idealnya menjadi tempat pembentukan karakter, kedisiplinan, dan nilai-nilai moral. Namun, kasus pembakaran santri di Ponpes Darusy Syahadah mengungkap dinamika lain, yaitu potensi konflik interpersonal di lingkungan yang seharusnya aman dan penuh nilai keagamaan.
Peran lingkungan pondok dalam membangun budaya kolektif yang positif patut dipertanyakan. Tragedi ini mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan, sistem keamanan, dan penanganan konflik internal di pondok pesantren. Ketiadaan prosedur resolusi konflik yang efektif, seperti mediasi formal antara pihak yang bersengketa, berkontribusi pada eskalasi permasalahan.
Pelaku (MGS), yang merupakan kakak dari santri lain, menunjukkan respons emosional yang tidak terkendali. Sikap impulsif, penggunaan ancaman, dan eskalasi ke tindakan kekerasan menunjukkan potensi gangguan pengelolaan emosi. MGS mungkin tidak memiliki keterampilan pengendalian emosi yang memadai, sehingga memilih tindakan ekstrem untuk menyelesaikan konflik.
Korban (SS), seorang anak di bawah umur, berada dalam posisi tertekan dan terintimidasi. Interogasi keras dan ancaman fisik dapat memicu trauma psikologis jangka panjang, terutama mengingat luka bakar yang dialami.
Trauma ini tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mental, termasuk rasa takut, rasa bersalah, dan kepercayaan diri yang tergerus.
Kasus ini mencerminkan budaya main hakim sendiri yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, pelaku mengambil tindakan ekstrim karena merasa berhak menghukum korban tanpa melalui proses hukum atau mediasi yang sah. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem hukum atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara legal.
Budaya main hakim sendiri seringkali muncul dari emosi yang tidak terkontrol, tekanan sosial, atau anggapan bahwa tindakan tersebut adalah jalan tercepat untuk mendapatkan keadilan. Namun, tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan berbagai pihak.
Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren. Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Ketiadaan mekanisme pelaporan yang aman di ponpes dapat menghalangi santri atau orang tua untuk melaporkan kekerasan atau ancaman, sehingga konflik menjadi lebih sulit diatasi.
Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan luka fisik pada korban, tetapi juga luka emosional pada keluarga korban, santri lain, dan komunitas pondok pesantren. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan agama seperti pondok pesantren dapat terguncang, yang berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga tersebut.
Pendidikan emosional dan resolusi konflik harus menjadi bagian dari kurikulum pondok pesantren. Santri, pengajar, dan staf perlu dibekali keterampilan untuk menangani konflik tanpa kekerasan.
Pondok pesantren harus memiliki mekanisme pelaporan insiden yang aman dan transparan, baik untuk santri maupun orang tua. Hal ini bisa berupa kotak pengaduan anonim atau prosedur mediasi formal.
Pihak pondok harus memperketat pengawasan terhadap tamu yang masuk, terutama yang berpotensi membawa ancaman bagi santri.
Baik korban maupun pelaku memerlukan pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma dan gangguan emosional akibat kejadian ini.
Pemerintah dan komunitas perlu memperkuat kampanye anti kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren.
Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya membangun budaya yang berbasis dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Pendidikan moral dan emosional harus ditekankan tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga di lembaga pendidikan. Pada akhirnya, semua pihak, termasuk pemerintah, pesantren, dan masyarakat, harus berkolaborasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kasus ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan agama bukanlah imun dari konflik interpersonal yang dapat berujung pada kekerasan. Perlu langkah konkret untuk menciptakan sistem yang mendukung resolusi konflik secara damai, memperkuat pengawasan, dan memastikan perlindungan anak di institusi pendidikan. Dengan demikian, pondok pesantren dapat tetap menjadi tempat yang aman, mendidik, dan membangun karakter generasi muda.
Sebelumnya (16/12/2024) diberitakan Peristiwa tragis terjadi di Pondok Pesantren Darusy Syahadah, Boyolali, saat seorang santri berinisial SS (15) asal Sumbawa Barat menderita luka bakar serius akibat disiram bensin dan dibakar oleh tamu pondok, MGS (21).
Kejadian bermula dari hilangnya handphone milik E, santri lain di pondok tersebut, yang sebelumnya dipinjam oleh korban.
Pelaku, yang merupakan kakak E, mendatangi pondok pada 16 Desember 2024 untuk menginterogasi SS. Dalam ruangan terkunci, pelaku menyiram tubuh korban dengan bensin untuk menakut-nakutinya agar mengaku. Namun, ancaman itu berubah menjadi insiden fatal ketika pelaku menyalakan korek api, yang langsung menyambar tubuh SS.
Akibatnya, korban mengalami luka bakar hingga 38% di wajah, leher, dan kaki, dan segera dilarikan ke RSUD Simo untuk perawatan.
Polres Boyolali bergerak cepat menangkap pelaku dan menyita barang bukti, termasuk botol bensin, korek api, dan jaket milik pelaku.
Pelaku kini dijerat pasal berat, di antaranya Pasal 187 dan 353 KUHP serta Pasal 80 UU Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boyolali.
HERU/SLH
