SULUH.ID, TANGERANG – Kejadian tragis di Rest Area KM 45, Tol Tangerang-Merak, kembali menggugah perhatian publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan bahwa oknum TNI yang diduga terlibat dalam insiden penembakan itu akan diproses hukum secara tegas dan transparan.
Pernyataan ini dikeluarkan menyusul insiden yang menyebabkan satu korban jiwa dan satu korban luka.
“Kami tidak akan mentoleransi pelanggaran seperti ini. Oknum tersebut sudah dalam pemeriksaan Pusat Polisi Militer (POM), dan jika terbukti bersalah, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Panglima TNI dalam konferensi pers pada Jumat (2/1).
Peristiwa memilukan ini terjadi pada Kamis (2/1) dini hari di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua korban, salah satunya berinisial IAR, dilaporkan terkena tembakan. IAR, yang diketahui merupakan pemilik usaha rental mobil, meninggal dunia setelah peluru bersarang di dadanya.
Sementara itu, korban lainnya, RAB, mengalami luka-luka dan kini mendapatkan perawatan medis. Hingga kini, motif penembakan masih belum jelas. Pihak POM TNI dan kepolisian terus melakukan pendalaman untuk mengungkap latar belakang insiden ini.
Jenderal Agus menyebutkan bahwa Puspom TNI telah mengambil langkah tegas dengan menahan oknum pelaku untuk dilakukan penyelidikan. Meski demikian, identitas pelaku dan alasan pasti tindakan penembakan tersebut belum dirilis kepada publik.
Di sisi lain, Kepala Kepolisian Sektor Cinangka, Ajun Komisaris Polisi Asep Iwan Kurniawan, memberikan klarifikasi terkait tuduhan bahwa anggota Polsek menolak permintaan pendampingan korban sebelum insiden terjadi.
Menurut Asep, tujuh pria datang ke Polsek Cinangka sekitar pukul 03.10 WIB, mengaku sebagai pihak leasing, dan meminta bantuan untuk menarik kendaraan. Namun, permohonan mereka ditolak lantaran tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas kendaraan yang akan ditarik.
“Anggota kami menanyakan legalitas kendaraan tersebut, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Kami khawatir pendampingan tanpa dasar hukum akan berisiko,” jelas Asep.
Brigadir Deri, anggota piket yang bertugas saat itu, telah berusaha memberikan pemahaman kepada para pemohon untuk menghindari kesalahpahaman. Salah seorang dari kelompok itu kemudian mengklaim sebagai pemilik kendaraan, namun polisi menyarankan agar ia membuat laporan resmi untuk memastikan langkah hukum yang tepat.
Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Pemerintah dan masyarakat menuntut transparansi penuh dalam proses hukum yang berjalan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengadakan rapat koordinasi di Posko Terpadu Rest Area KM 57, Tol Jakarta-Cikampek, untuk membahas langkah-langkah preventif guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Kejadian ini adalah pengingat penting bahwa aturan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama oleh aparat penegak hukum itu sendiri,” ujar Pratikno.
Panglima TNI kembali menegaskan komitmen institusi dalam menjaga disiplin dan kehormatan prajurit. Ia memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapapun yang melanggar hukum, termasuk personel TNI.
“Institusi kami berdiri di atas nilai-nilai keadilan dan integritas. Setiap pelanggaran, apalagi yang menyangkut nyawa manusia, adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi,” katanya.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap perilaku aparat keamanan. Publik berharap agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan tanpa intervensi demi keadilan bagi para korban. Dengan langkah tegas dari TNI dan kepolisian, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas mereka.
HEND/SLH
