SULUH.ID, SEMARANG-Mudik gratis pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus lebih tepat sasaran, tidak sekadar mengacu pada data statistik, tetapi mempertimbangkan kondisi lapangan. Selain itu, keselamatan transportasi wisata menjadi isu yang mendesak untuk diatasi.
Pengamat transportasi, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menjelaskan, untuk menyelenggarakan mudik gratis tidak hanya berdasarkan angka statistik hasil survey, namun harus melihat fakta di lapangan, supaya tepat sasaran. Keselamatan transportasi wisata harus benar-benar mendapat perhatian khusus.
“Potensi pergerakan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru, berdasarkan hasil survey yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (2024), secara nasional sebesar 110,67 juta (39,30 persen) dengan daerah tujuan masih terpusat di Pulau Jawa” paparnya.
Dengan rincian, Jawa Tengah (17,1%) dan DI Yogyakarta (15,77%) menjadi destinasi favorit, diikuti Jawa Barat, Jabodetabek, dan Jawa Timur.
Transportasi darat masih dominan, dengan mobil pribadi digunakan 36,07%, diikuti sepeda motor 17,71%, kereta api 15,05%, dan transportasi udara 12,85%.
Pelabuhan seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk diperkirakan akan padat. Penting dilakukan pemisahan jalur kendaraan dan penerapan jadwal keberangkatan yang ketat untuk menghindari kekacauan seperti musim mudik Lebaran 2024 lalu.
Pada Nataru 2024/2025, Kementerian Perhubungan mengadakan tiga program mudik gratis, mengangkut total 38.722 penumpang dan 2.320 sepeda motor. Namun, program untuk sepeda motor dinilai kurang efektif mengatasi kemacetan. Solusi lebih baik adalah memperbanyak bus gratis, terutama untuk daerah luar Jawa seperti Lampung, di mana fasilitas transportasi umum masih minim.
Di Jawa, program mudik motor gratis tidak lagi relevan karena akses moda transportasi lanjutan sudah tersedia. Sebaliknya, Lampung membutuhkan dukungan transportasi umum yang lebih baik, terutama untuk mengurangi antrean panjang kendaraan roda dua di pelabuhan.
Periode Nataru juga identik dengan liburan wisata. Sebanyak 45,67% masyarakat bepergian untuk rekreasi, sementara 31,36% mudik untuk bertemu keluarga. Karena itu, aspek keselamatan wisata harus menjadi prioritas.
Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggarisbawahi pentingnya transportasi wisata yang laik jalan dan berizin resmi.
Perusahaan transportasi wajib menyediakan fasilitas keselamatan seperti P3K, pemadam kebakaran, dan palu pemecah kaca, serta memastikan jumlah penumpang sesuai kapasitas.
Warga juga harus selektif saat menyewa bus wisata, tidak hanya melihat harga murah, tetapi juga memperhatikan kelengkapan fasilitas keselamatan. Pemerintah daerah, asosiasi, dan masyarakat diharapkan aktif mengawasi penerapan standar keselamatan transportasi wisata.
Keberhasilan penyelenggaraan Nataru 2024/2025 menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem transportasi untuk musim mudik Lebaran 2025. Pemerintah harus memastikan setiap moda transportasi, baik untuk mudik maupun wisata, aman dan efisien.
Sumber : jurnaljateng.id
HEND/SLH