SULUH.ID, SEMARANG-Jakarta kembali memanas di tengah dinamika politik sejak menjelang Pilgub DKI Jakarta 2024. Kali ini, isu panas muncul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memutuskan mencabut keanggotaan Effendi Simbolon, salah satu tokoh senior partai tersebut.
Keputusan ini dikaitkan dengan dukungan Effendi terhadap pasangan calon Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO), yang menjadi rival utama pasangan usungan PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno.
Aroma kontroversi semakin tajam ketika nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikaitkan dengan perubahan sikap politik Effendi. Pertemuan keduanya di Jakarta menjelang pemungutan suara menjadi sorotan, terutama setelah Effendi terlihat hadir dalam acara kampanye Ridwan Kamil di Cempaka Putih pada 18 November 2024.
Ketika dikonfirmasi, Jokowi menepis anggapan bahwa pertemuan itu memiliki motif politik tertentu. “Orang bertemu kok. Emang kenapa kalau bertemu,” ujar Jokowi santai dikediamanya, Selasa (3/12).
Namun, meski menganggap pertemuan tersebut wajar, Jokowi memilih tidak berkomentar lebih jauh terkait keputusan PDIP untuk memecat Effendi. “Itu kan kewenangan partai,” katanya singkat.
Ketegasan PDIP diwakili oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang memastikan bahwa pemecatan Effendi merupakan langkah tegas atas pelanggaran kode etik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Benar, PDIP memecat Effendi Simbolon karena mendukung RK-Suswono. Ini jelas melanggar kode etik partai,” kata Djarot kepada awak media, Sabtu (30/11).
Langkah ini diperkuat oleh pernyataan Juru Bicara DPP PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, yang menegaskan bahwa pertemuan Effendi dengan Jokowi memiliki dampak signifikan.
“Pertemuan ini berbeda. Setelah bertemu Pak Jokowi, Effendi mengambil langkah politik yang jelas berseberangan dengan rekomendasi partai,” ungkap Aryo.
Keputusan Effendi untuk mendukung pasangan RK-Suswono, atau yang dikenal dengan slogan RIDO, dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap partai.
PDIP sendiri telah mencalonkan duet Pramono Anung dan Rano Karno yang dinilai sebagai pasangan kuat untuk Pilgub DKI.
Namun, dukungan Effendi terhadap pasangan oposisi menunjukkan adanya dinamika internal partai yang tak sepenuhnya solid. Banyak pihak menilai keputusan ini sebagai langkah berani Effendi untuk menunjukkan independensinya di dunia politik.
Pemecatan Effendi Simbolon menjadi buah bibir di kalangan publik dan pengamat politik. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah PDIP akan memperkuat konsolidasi internal atau justru memunculkan gejolak baru. Sementara itu, keterlibatan nama Jokowi dalam isu ini menambah lapisan kompleksitas, meski Jokowi dengan tegas menolak berkomentar lebih jauh.
Bagi PDIP, pemecatan ini mungkin menjadi momentum untuk menunjukkan ketegasan, tetapi juga mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga kesolidan. Akankah langkah ini memperkuat PDIP, atau justru membuka celah baru bagi oposisi?
HEND/SLH
