SULIH.ID, SEMARANG – Proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Yogya-Bawen kini menjadi sorotan. Tim Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP) Jateng-DIY melaporkan adanya dugaan maladministrasi dan keterlibatan mafia tanah di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, yang menghambat pelaksanaan proyek strategis nasional ini, (Semarang, 4/12/2024)
Tim PKP Jateng-DIY telah melakukan investigasi mendalam terhadap proses pembebasan lahan dan ganti rugi yang dinilai bermasalah, adanya maladministrasi.
Ketua Tim PKP, Suyana, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat maladministrasi, permainan oknum pejabat, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan politisi. Bahkan, sejumlah kasus telah masuk ke ranah hukum, namun terlihat adanya pembiaran oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan satuan tugas (Satgas) terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
“P2T dan dinas-dinas terkait seolah menutup mata terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Kami menduga ada praktik mafia tanah yang sampai saat ini masih bebas berkeliaran,” ujar Suyana kepada jurnalis Suluh.id di kantornya.
PKP Jateng-DIY akan melaporkan temuan mereka kepada Kementerian Pertanahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam audiensi yang dijadwalkan minggu depan, PKP akan memaparkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan di lapangan, termasuk berkas-berkas yang menguatkan dugaan pelanggaran hukum.
Laporan tersebut mencakup beberapa poin utama, yaitu:
Dugaan maladministrasi dalam proses pembebasan lahan, Permainan oknum pejabat, masyarakat, dan tokoh politik tertentu serta Indikasi keberadaan mafia tanah yang memanfaatkan proyek ini untuk keuntungan pribadi.
Suyana menegaskan, “Kami ingin membuka informasi seluas-luasnya kepada publik. Langkah ini penting untuk memastikan keterbukaan dan mendidik masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik-praktik serupa.”
Dampak Sosial dan Pentingnya Pengawasan Proyek jalan tol Yogya-Bawen diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan infrastruktur di kawasan tersebut. Namun, proses pembebasan lahan yang tidak transparan dan diduga melibatkan praktik ilegal justru menimbulkan keresahan di masyarakat.
Pengawasan ketat dari pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan rakyat kecil. Langkah PKP Jateng-DIY diharapkan dapat membuka tabir dugaan pelanggaran serta menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.
Aksi Lanjutan PKP Jateng-DIY berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan keadilan,” tutup Suyana.
Laporan ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga harus memastikan integritas dan keadilan dalam setiap prosesnya.
H SULISTIYO/SLH
