Sekjen PDIP Bantah Adanya Pertemuan Megawati-Moeldoko

SULUH.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya membantah Pertemuan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, seperti yang di beritakan di Koran Tempo untuk membahas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang di nilai cacat hukum secara legalitas, Senin (15/3/2021)

Hasto mengatakan, PDIP tidak pernah mengintervensi urusan rumah tangga partai politik lain. Kata dia, PDIP punya pengalaman pahit diintervensi oleh penguasa selama Orde Baru.

Dia pun menegaskan dalam keterangan tertulisnya, pertemuan tersebut sama sekali tidak pernah terjadi.

“Ibu Ketua Umum Partai juga memiliki pengalaman bagaimana dikhianati, namun pada saat yang sama kami lebih memilih langkah konsolidasi, menyatu dengan rakyat, membangun keyakinan,” ucap Hasto yang dikutib dari KBRN.

Baca Juga  Perbedaan Aturan TKA UU Ciptaker dengan UU Ketenaga Kerjaan

Pengalaman yang dimaksud Hasto, Megawati saat masih menjabat Ketum PDI, sempat mengalami peristiwa kudatuli alias kerusuhan 27 Juli 1996 berupa pengambilalihan kantor partai secara paksa.

Dirinya pun lantas menyindir soal karma politik bagi pihak yang memiliki motif popularitas melalui pembentukan kesan terzalimi dalam kasus pengambilalihan partai ini.

“Demikian pula ketika ada yang membangun kesan terzalimi dengan motif popularitas, seluruh anggota dan kader Partai selalu bertahan pada keyakinan bahwa siapa yang menebar angin akan menuai badai,” sindirnya.

loading...

Diketahui, dalam berita utama Koran Tempo edisi 15 Maret 2021 judulnya Mantan Panglima Sowan ke Ibu Mega berisi pertemuan Moeldoko dengan Megawati. Moeldoko banyak membicarakan alasan mau dipinang oleh kader Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun, sedangkan Megawati hanya mendengar saja.

Baca Juga  Gakkumdu Temukan 3.800 Pelanggaran Pilkada, 112 Penyidikan

Koran Tempo sudah berupaya mengklarifikasi ke narasumber terkait dari PDIP, termasuk Sekjen PDIP Hasto, namun tidak ada yang menjawab permintaan wawancara dan klarifikasi.

Sementara, dalam kisruh Partai Demokrat, Moeldoko terpilih sebagai ketua umum versi KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumut pada 5 Maret 2021. DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menilai KLB cacat hukum. Mereka kini beradu di jalur hukum.

HEND/SLH

Baca Juga  Penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Sesuai Kondisi Pandemi

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *